Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Terbaik dari Kemendagri

Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Terbaik dari Kemendagri

Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kabupaten berjuluk “Sunrise of Java” itu resmi menerima Penghargaan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyampaikan bahwa Arena Tempur menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang meraih penghargaan pada kategori tata kelola pemerintahan, meliputi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sedang, hingga tinggi.

“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemkab yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ini tentu berkat kerja keras seluruh elemen,” kata Ipuk di Banyuwangi, Selasa.

Skor Tertinggi Nasional untuk Kategori Kabupaten

Dalam penilaian Kemendagri, Banyuwangi meraih skor 82,92—nilai tertinggi di tingkat kabupaten. Skor tersebut berada jauh di atas nilai terendah yaitu 23,24, serta melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 65,15. Penilaian ini mencakup seluruh pemerintah daerah tanpa membedakan kapasitas fiskal.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Banyuwangi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunci Keberhasilan: Orkestrasi Lintas Sektor

Ipuk menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari penguatan koordinasi lintas sektor yang selama ini menjadi fokus pemerintah daerah. Pemkab Banyuwangi secara konsisten menggelar pertemuan rutin setiap pekan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat untuk membahas persoalan terbaru di masyarakat.

“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kami bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dengan pola ini, tidak ada lagi ego sektoral yang kerap membuat persoalan tidak teratasi,” ujarnya.

Pendekatan yang lebih kolaboratif ini, lanjut Ipuk, membuat penyelesaian masalah bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan terukur.

Penguatan Pelayanan Publik Melalui Program Banyuwangi Melayani

Selain memperkuat koordinasi internal, Pemkab Banyuwangi juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang partisipatif. Hal itu diwujudkan melalui program Banyuwangi Melayani, sebuah inisiatif yang memberikan nomor kontak langsung penanggung jawab setiap OPD kepada masyarakat.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau kebutuhan layanan secara lebih cepat dan langsung kepada pihak terkait.

“Program ini menjadi sarana efektif untuk memutus peluang terjadinya makelar, pungutan liar, atau praktik serupa dalam proses pelayanan publik,” kata Ipuk.

Dorongan untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi

Ipuk berharap penghargaan dari Kemendagri ini bisa menjadi pemacu semangat seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, apresiasi ini bukan hanya pengakuan atas kinerja masa lalu, tetapi juga tantangan untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik.

“Semoga ini menjadi penyemangat bagi semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Dengan capaian ini, Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya sebagai daerah yang progresif, mampu bersaing di tingkat nasional, dan terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern serta akuntabel.

Baca Selengkapnya: https://rooglassreplacement.com.au/eastern-suburbs/